Tiap Tahun Rugi 43 Triliun, Kapolda, Kemenhub dan Arinal Deklarasi Tertib Angkutan Barang

  • Whatsapp

Tiap Tahun Rugi 43 Triliun, Kapolda, Kemenhub dan Arinal Deklarasi Tertib Angkutan Barang

Lampung (SNC) : Gubernur Lampung Arinal Djunaidi bersama Kapolda Lampung Irjen Pol Purwadi Arianto dan Irjen Kemenhub melakukan penandatanganan Deklarasi Tertib Angkutan Barang “Zero Over Dimension-Over Load”.

Bacaan Lainnya

Penandatanganan Deklarasi tersebut dilaksanakan dalam Acara Normalisasi Kendaraan ODOL (Over Dimension Over Load), di PT. Sumber Karya Berkah, Campang Raya, Kec. Sukabumi, Bandarlampung, Jum’at (9/10/2020).

Dalam isinya, deklarasi tersebut menyatakan bahwa seluruh stakeholder siap mendukung penuntasan pelanggaran Over Dimension – Over Load (ODOL).

Gubernur menjelaskan dampak Over Dimensi Over Loading (ODOL) terhadap kerusakan jalan cukup tinggi. Pernah dilansir oleh Menteri PUPR bahwa kerugian negara akibat kerusakan jalan yang disebabkan over loading setiap tahunnya mencapai 43 triliun.

“Penanganan permasalahan Over Dimensi Over Loading (ODOL) harus ditangani dari hulu sampai ke hilir dalam penyelenggaraan transportasi barang, sehingga diperlukan adanya kesamaan pemahaman, visi, misi, kesadaran dan kerjasama serta komitmen bersama dari semua pihak, dalam penyelenggaraan transportasi barang,” jelas Gubernur Arinal.

Untuk mengatasi permasalahan ODOL, tidak hanya bisa dilakukan secara parsial di jembatan timbang dengan pengawasan lebih muatan, namun harus melalui penanganan di semua unsur yang terlibat dalam penyelenggaraan kegiatan angkutan barang,

“Ini dilakukan supaya semua pihak menyadari, bahwa membangun itu untuk kita semua, muaranya untuk kepentingan rakyat. Oleh karenanya, saya berharap semuanya bersinergi bersama-sama melakukan penertiban,” jelas Gubernur Arinal.

Berbagai upaya yang dilakukan saat ini terkait dengan ODOL diharapkan akan dapat mengurangi pelanggaran ODOL, seperti yang terdapat dalam UU 22 tahun 2009 tentang LLAJ pasal 277.

“Saya berharap kegiatan ini bisa dilaksanakan secara rutin dan berkelanjutan. Dan saya menghimbau kepada para pengusaha dan pemilik truck, khususnya di Provinsi Lampung kiranya dapat melakukan normalisasi/ pemotongan kendaraan secara sadar dan mandiri,” harap Gubernur Arinal.

Dalam kesempatan yang sama, Inspektur Jenderal Kemenhub, I Gede Pasek Suwardika, menjelaskan bahwa pelanggaran-pelanggaran kelebihan dimensi dan muatan /ODOL pada angkuatan barang masih cukup tinggi.

Dampak dari tingginya tingkat pelanggaran ODOL tersebut antara lain, mengakibatkan infrastruktur menjadi cepat rusak, dan setiap tahunnya Negara mengalami kerugian hingga miliaran bahkan triliunan secara Nasional.

“Kendaraan berat memiliki kontribusi terhadap tingkat Kecelakaan. Kemudian, tingkat kemacetan jalan yang dipengaruhi juga oleh ODOL. Dan juga menjadi salah satu penyumbang besar pada kecelakaan lalu lintas,” jelas Suwardika.

Terkait hal ini, Suwardika menuturkan bahwa Pemerintah mengambil langkah tegas terkait ODOL. Ia menuturkan bahwa Pemerintah telah mencanangkan Zero ODOL hingga Januari 2023.

“Artinya sejak sekarang kita harus melakukanpengawasan yang lebih ketat dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat, pengusaha, dan stakeholder terkait. Sehingga pada 2023 tidak ada lagi angkutan barang yang melanggar kelebihan dimensi dan muatan,” jelasnya. (Adpim)

Lampung (SNC) : Gubernur Lampung Arinal Djunaidi bersama Kapolda Lampung Irjen Pol Purwadi Arianto dan Irjen Kemenhub melakukan penandatanganan Deklarasi Tertib Angkutan Barang “Zero Over Dimension-Over Load”.

Penandatanganan Deklarasi tersebut dilaksanakan dalam Acara Normalisasi Kendaraan ODOL (Over Dimension Over Load), di PT. Sumber Karya Berkah, Campang Raya, Kec. Sukabumi, Bandarlampung, Jum’at (9/10/2020).

Dalam isinya, deklarasi tersebut menyatakan bahwa seluruh stakeholder siap mendukung penuntasan pelanggaran Over Dimension – Over Load (ODOL).

Gubernur menjelaskan dampak Over Dimensi Over Loading (ODOL) terhadap kerusakan jalan cukup tinggi. Pernah dilansir oleh Menteri PUPR bahwa kerugian negara akibat kerusakan jalan yang disebabkan over loading setiap tahunnya mencapai 43 triliun.

“Penanganan permasalahan Over Dimensi Over Loading (ODOL) harus ditangani dari hulu sampai ke hilir dalam penyelenggaraan transportasi barang, sehingga diperlukan adanya kesamaan pemahaman, visi, misi, kesadaran dan kerjasama serta komitmen bersama dari semua pihak, dalam penyelenggaraan transportasi barang,” jelas Gubernur Arinal.

Untuk mengatasi permasalahan ODOL, tidak hanya bisa dilakukan secara parsial di jembatan timbang dengan pengawasan lebih muatan, namun harus melalui penanganan di semua unsur yang terlibat dalam penyelenggaraan kegiatan angkutan barang,

“Ini dilakukan supaya semua pihak menyadari, bahwa membangun itu untuk kita semua, muaranya untuk kepentingan rakyat. Oleh karenanya, saya berharap semuanya bersinergi bersama-sama melakukan penertiban,” jelas Gubernur Arinal.

Berbagai upaya yang dilakukan saat ini terkait dengan ODOL diharapkan akan dapat mengurangi pelanggaran ODOL, seperti yang terdapat dalam UU 22 tahun 2009 tentang LLAJ pasal 277.

“Saya berharap kegiatan ini bisa dilaksanakan secara rutin dan berkelanjutan. Dan saya menghimbau kepada para pengusaha dan pemilik truck, khususnya di Provinsi Lampung kiranya dapat melakukan normalisasi/ pemotongan kendaraan secara sadar dan mandiri,” harap Gubernur Arinal.

Dalam kesempatan yang sama, Inspektur Jenderal Kemenhub, I Gede Pasek Suwardika, menjelaskan bahwa pelanggaran-pelanggaran kelebihan dimensi dan muatan /ODOL pada angkuatan barang masih cukup tinggi.

Dampak dari tingginya tingkat pelanggaran ODOL tersebut antara lain, mengakibatkan infrastruktur menjadi cepat rusak, dan setiap tahunnya Negara mengalami kerugian hingga miliaran bahkan triliunan secara Nasional.

“Kendaraan berat memiliki kontribusi terhadap tingkat Kecelakaan. Kemudian, tingkat kemacetan jalan yang dipengaruhi juga oleh ODOL. Dan juga menjadi salah satu penyumbang besar pada kecelakaan lalu lintas,” jelas Suwardika.

Terkait hal ini, Suwardika menuturkan bahwa Pemerintah mengambil langkah tegas terkait ODOL. Ia menuturkan bahwa Pemerintah telah mencanangkan Zero ODOL hingga Januari 2023.

“Artinya sejak sekarang kita harus melakukanpengawasan yang lebih ketat dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat, pengusaha, dan stakeholder terkait. Sehingga pada 2023 tidak ada lagi angkutan barang yang melanggar kelebihan dimensi dan muatan,” jelasnya. (Adpim)

Dibaca : 455 Kali

Pos terkait