30 Desa di Lampung Berkategori smart Village, DD bukan untuk Golongan Tertentu

  • Whatsapp

30 Desa di Lampung Berkategori smart Village, DD bukan untuk Golongan Tertentu

Lampung (SNC) : Wakil Gubernur Chusnunia mengungkapkan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung berkomitmen untuk melaksanakan good governance melalui program rakyat Lampung berjaya,

Bacaan Lainnya

yaitu diantaranya melalui program Kartu Petani Berjaya dan Smart Village yang bersentuhan langsung dengan masyarakat desa.

Pemerintah Provinsi Lampung saat ini dikatakan telah menyiapkan sistem yang terintegrasi dari desa hingga ke Kota dengan memanfaatkan Teknologi Informasi,

Diharapkan pembangunan desa akan semakin merata dan menyentuh langsung hingga ke masyarakat di pedesaan dan memberikan dampak bagi pembangunan secara keseluruhan

“Pelan – pelan semua layanan desa kita dorong untuk dapat dilakukan secara virtual”, demikian kata Chusnunia saat menerima kunjungan kerja Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar ke Provinsi Lampung di gedung Pusiban Kantor Gubernur Lampung, Sabtu (12/09/2020)

Chusnunia juga mengungkapkan bahwa pada tahun 2020 ini sudah ada 30 desa yang masuk dalam katagori smart Village

Diharapkan ada 100 desa masuk katagori Smart Village di tahun 2021 mendatang.

DD Bukan Untuk Golongan Tertentu

Disisi lain Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar menekankan agar penggunaan dana desa dapat dimanfaatkan dengan sebaik mungkin.

Ia mengatakan DD harus dapat bermanfaat untuk seluruh masyarakat, bukan hanya golongan tertentu.

Ia juga menyatakan bahwa Kementerian Desa telah mempersiapkan data bantuan desa untuk tahun 2021 dan telah melakukan persiapan untuk di take over penanganannya oleh Kementerian Sosial sehingga akan terjadi sinergi.

“Bantuan untuk desa di Tahun 2021 tetap dilaksanakan, dianggarkan sebesar 72 Trilyun rupiah, tidak ada penghapusan bantuan untuk desa,” ungkap Abdul Halim, di gedung Pusiban Kantor Gubernur Lampung, Sabtu (12/09/2020).

Abdul Halim berharap agar pembagunan desa dilakukan berbasis kondisi faktual dan memperhatikan kearifan lokal, bukan berdasarkan keinginan sebagian orang atau sekelompok orang.

Abdul Halim juga berharap agar pembangunan di desa dilakukan secara sistemik, terarah dan memiliki pemikiran yang sama dengan Kabupaten, terutama terkait dengan permasalahan desa yang sedang dihadapi.

“Saya yakin jika ini dijalankan dengan baik, akan terjadi percepatan pembangunan di desa sehingga memberi dampak pada peningkatan pembangunan di Tingkat Kabupaten dan Kota” ujarnya.

Menteri juga mengungkapkan bahwa prinsip penggunaan dana desa adalah Swakelola dan Padat Karya Tunai Desa. Sedangkan tentang adanya keterlambatan pencairan dana desa di Provinsi Lampung bukan dikarena ketidaksiapan dana namun terjadi karena sistem pelayanan perbankan yang belum siap.

Diakhir arahannya Menteri berharap agar dana desa dapat dimanfaatkan sebaik mungkin untuk membantu masyarakat dalam kondisi pandemi covid-19 saat ini.

“Saya berharap Kehadiran dana desa sebagai representasi kehadiran Negara di desa dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat dan bukan hanya sekelompok saja”, pungkasnya.(*)

(Dinas Kominfotik Provinsi Lampung)

Dibaca : 598 Kali
banner 300x250

Pos terkait