Sebut Pemberontak, Menkopolhukam Tolak Tawaran Beni Wenda

  • Whatsapp

Nasional (SNC): Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto menolak tawaran tokoh terduga penyebab kerusuhan di tanah Papua, Benny Wenda untuk bertemu dengan pemerintah

Wiranto menilai pertemuan tersebut berarti perintah mengakui secara tidak langsung keberadaan ULMWP sebagai sebuah organisasi padahal ingin memecah kedaulatan NKRI di tanah Papua.

Muat Lebih

Benny Wenda sendiri tidak tinggal Indonesia lagi, ia sudah menanggalkan status WNI nya dan bermukim di Ingris

“Dalam bentuk perjanjian, pertemuan formal di antara pemerintah dengan pemberontak tentu tidak bisa, itu berarti kita mengakui,” kata Wiranto dalam konferensi pers di Gedung Kemenko Polhukam dikutif dari tribuntimur.com

Wiranto menekankan bahwa pemerintah tak pernah menutup komunikasi dengan pihak manapun, selama porsi komunikasi tersebut bersifat wajar.

Akan tetapi, khusus kelompok pemberontak, pemerintah mempunyai batasan tertentu.

“Jangan sampai ada pengakuan sejajar di antara pemerintah yang sah dengan pemberontak, kan enggak bisa,” kata Wiranto.

Sebelumnya Ketua Gerakan Persatuan Pembebasan Papua Barat ( ULMWP ) Benny Wenda berkeinginan dapat bertemu Presiden Jokowi bersyarat untuk berdiskusi tentang persoalan di Tanah Papua.

Benny Wenda adalah aktivis separatis asal Papua yang disebut polisi sebagai dalang kerusuhan di Papua dan Papua Barat.

Benny wenda mengajukan syarat bertemu presiden dengan ketentuan berikut :

Pertama, referendum Papua harus masuk di dalam pertemuan itu.

Kedua, Benny Wenda meminta pertemuan itu difasilitasi oleh pihak ketiga, misalnya Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) atau negara ketiga yang disepakati bersama.

Ketiga, ia meminta Pemerintah Indonesia mengizinkan Komisaris Tinggi HAM PBB (OHCHR) berkunjung ke Papua

Keempat, Pemerintah Indonesia harus segera menarik TNI-Polri dari Papua termasuk menarik pasukan tambahan 16.000 TNI -Polri dari tanah papua

Kelima, kepolisian harus melepaskan seluruh tahanan politik. Seperti Wakil Ketua II ULMWP Buchtar Tabuni, Ketua Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Agus Kossay, Bazoka Logo, Steven Itlay, Surya Anta dan seluruh mahasiswa yang diamankan sejak situasi memanas di Papua

Keenam, Pemerintah Indonesia didorong mencabut pembatasan akses bagi media dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) ke Papua Barat. (**)

Facebook Comments
banner 300x250

Pos terkait