Marak Kabar Hoax dan Radikalisme, Pemprov Kepri Gandeng SMSI

  • Whatsapp
banner 468x60

Riau (SNC): Marak kabar bohong atau hoax yang beredar di media sosial sudah memprihatinkan, tidak hanya itu, jejaring sosial juga banyak mandung konten-konten asusila.

Celakanya masyarakat cepat terbawa dengan kabar ini, dan prihatinnya lagi masih banyak masyarakat tak mampu membedakan mana media online dan mana sosial media, hingga ikut terbawa dampak negati yaitu media online atau media siber

Muat Lebih

banner 300x250

Hal ini yang membuat Kesbangprov Kepulauan Riau (Kepri) dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kepri merasa prihatin, hingga mengundang Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Cabang Kepri menangkal hoaks dan radikalisme.

“Secara kualitas dan kompetensi, media di Provinsi Kepri sudah sangat banyak yang memadai  bahkan sudah banyak yang lulus sertifikasi Dewan Pers. Hal itu alangkah baiknya jika kita bersama-sama memerangi  hoaks dan mencegah ujaran kebencian serta menangkal potensi radikalisme di masyarakat,” kata Kepala Kesbang Provinsi Kepri Lamidi.

Ketua FKDM Kepri, Ridarman Bay menyebutkan, pihaknya sengaja mengandeng SMSI karena media siber sangat efektif untuk mensosialisasikan program-program pemerintah dalam menjaga daerah untuk tetap aman.

“Umumnya wartawan yang bekerja di media yang tergabung dalam SMSI sudah punya kompetensi. Artinya, wartawannya sudah punya kemampuan untuk mengidentifikasi hoaks dan informasi yang mengarah kepada ujaran kebencian,” katanya

“Karena itu ini membuat nilai plus kita mengandeng SMSI,” ungkap Ridarman Bay.

Hal yang sama juga disebutkan Dewan UMRAH FISIP Tanjungpinang Oksep Adhayanto, maraknya hoaks di media sosial memang cukup meprihatinkan

“Saat ada hoaks yang beredar di media sosial, masih banyak orang awam yang menyebut itu adalah media online atau media siber. Padahal media siber dan media online itu merupakan hal yang berbeda. Agar media siber bisa semakin kuat dan ikut membantu memerangi hoaks yang terjadi di media online, tentu perlu penguatan keberadaan meda online itu di pemerintah,” jelas Doktor hukum ini

Diskominfo juga perlu mensosialisasikan gerakan memerangi hoaks dan radikalisme termasuk memerangi konten-konten porno yang mudah ditemukan di grub-grub jejering sosial dan media sosial.

Sekretaris SMSI Kepri, Zakmi mengakui masih banyak masyarakat yang menganggap media online itu adalah media sosial, hingga banyak hoaks dan ujaran kebencian serta video yang berkonten asusila dianggap itu terbit di media online.

Padahal, hoaks dan ujaran kebencian serta video yang berkonten asusila itu mereka lihat di facebook, dan aplikasi jejaring sosial lainnya.

“Anggota SMSI ini merupakan perusahaan Media online yang memiliki badan hukum dan seluruh Pemrednya sudah mengantungi sertifikat,” sebut Zakmi.

Celakanya, sambung Zakmi hoaks, ujaran kebencian dan konten asusila di media sosial seperti facebook itu banyak disebar oleh akun-akun anonim yang tidak jelas identitas pemiliknya

Di grub-rub yang jumlah anggotanya mencapai puluhan ribu, bahkan ada yang grub facebook beranggota ratusan ribu.

Zakmi berharap Pemprov Kepri menginisiasi agar organisasi-organisasi yang ada di Kepri bersama stakeholder lain untuk mengeluarkan imbauan melakukan gerakan unfriends pada akun-akun anonim di media sosial.

“Selain itu setiap admin grub-grub media sosial harus mengeluarkan anggotanya yang memakai akun anonim. Karena mereka juga bertanggungajwab dengan isi grub yang mereka buat,” kata Zakmi.(rl)

Facebook Comments
banner 300x250

Pos terkait

banner 468x60